Cost Recovery Limit

Kalau kita lihat model model kontrak perminyakan di dunia ini, banyak juga yang menggunakan cost recovery limit, artinya dalam satu tahun kalender, biaya biaya yang boleh dibebankan oleh contractor dibatasi sampai sekian persen dari gross revenue. Sisanya dapat di carry forward ke tahun berikutnya. Besarnya limit bervariasi mulai dari 30% gross revenue sampai 100% (kalau 100% jadinya no cost recovery limit). Biasanya negara yang pake cost recovery limit sampai kecil sekali (misal: 25-50%), umumnya nggak mengenakan royalty, jadi dari gross revenue bisa langsung potong buat cost recovery, makanya dikasih limit, kalau nggak, bisa bisa nanti abis buat nalangin cost doang, government nggak kebagian diawal awal produksi.

Sebenarnya yang ingin saya bahas tuh mengenai istilah yang biasanya muncul kalau model kontrak tersebut ada cost recovery limit-nya, yaitu: unused cost oil atau excess cost oil, istilah ini perlu dipahami benar, karena kadang kadang treatment-nya beda.

Excess cost oil itu kira kira maksudnya gini: kalau biaya biaya (depresiasi capex + opex + unrecovered previous cost) pada tahun kalender itu lebih kecil dari cost recovery limit, maka sisanya disebut excess cost oil, contoh: untuk satu tahun kalender, total biaya dari komponen biaya biaya tersebut adalah 30 MM$, terus gross revenue misal 100 MM$, karena cost recovery limit = 40%, maka excess cost oil nya sebesar 10 MM$.

Nah yang menarik, excess cost oil dikemanain?, lagi lagi tergantung kontraknya, di beberapa model kontrak, excess cost oil langsung masuk ke government (lihat gambar bawah yang sebelah kanan), jadi nggak dibagi sama contractor. Contoh? PSC Egypt, Sudan (model PSC 1999).

Enak dong Government?, ya boleh boleh aja dong!, jadi gitu! excess cost oil langsung masuk ke pundi negara.

Pada umumnya, excess cost oil itu dibagi antara government dengan contractor yang mana proporsinya sama dengan profit oil split, atau dengan kata lain, karena proporsi pembagiannya sama, maka dikatakan: excess cost oil itu langsung masuk ke profit oil! (lihat gambar biar jelas).

Ada juga yang lain lagi, excess cost oil itu dibagi antara contractor dengan government, tapi proporsi pembagiannya beda dengan profit oil split, nah dalam hal ini, bisa lebih baik, bisa juga lebih jelek buat contractor. Kalau kasus yang lebih baik buat Contractor, contohnya model R/C nya Malaysia.

Jadi, treatment excess cost oil ini harus jelas bener, kecenderungannya sekarang, yang model "excess cost oil langsung masuk ke government" mulai berkurang, mungkin dianggap nggak terlalu baik, jadi nggak meng - encourage contractor untuk melakukan cost saving, contractor mikir, buat apa cost saving?, orang semuanya masuk ke Government kok, mending costnya gede gedein aja sekalian. Makanya di Egypt pun, model PSC mereka yang lebih baru juga udah diubah, bahwa excess cost oil juga dibagi dengan contractor.

Kalau model R/C Malaysia (lihat posting sebelumnya), itu meng-encourage contractor untuk lebih cost effective, karena, kalau melakukan cost saving, excess cost oil-nya akan dapet lebih gede, dibanding dari profit oil split. Ya gitu deh, pinter pinter yang disain aja, maunya gimana gitu lho...

Indonesia pernah juga pake model cost recovery limit, yaitu: PSC generasi I, besarnya 40% dari gross revenue, kalau ada excess cost oil, dibagi dengan contractor. PSC generasi II, nggak ada lagi cost recovery limit. PSC generasi III, cost recovery limit nggak ada (cost recovery nggak dibatasi), tapi mulai diperkenalkan istilah First Tranch Petroleum (FTP), jadi ya secara nggak langsung, FTP itu berperan sebagai "cost recovery limit" juga, cuma bedanya sama royalty, kalau royalty semua langsung masuk pundi negara sedangkan FTP dibagi dengan contractor.